5 Hal tentang Masa Depan Ibu Kota Nusantara (IKN) Pasca Pemilu

Beritadata, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkirakan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilanjutkan setelah pemilihan umum 2024. Ada beberapa fakta menarik yang dapat diketahui pasca pemilu 2024 sebagai dasar tindak lanjut terhadap pembangunan IKN.

Hadirnya pimpinan baru pasca berakhir tugasnya Presiden Jokowi kelak memang menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan masa depan proyek IKN. Keberlanjutan proyek IKN tersebut bisa kita lihat bersama beberapa faktanya dalam uraian berikut ini.

Masa Depan Ibu Kota Nusantara (IKN) Pasca Pemilu 2024

Beberapa hal penting yang perlu diketahui terkait dengan masa depan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tersebut jadi patokan kondisinya setelah pemilu. Perhatikan uraian di bawah ini yang bisa memberikan gambaran terkait dengan masa depan IKN.

1. Dukungan Politik yang Kuat

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, 12 dari 17 partai politik peserta pemilu mendukung proyek IKN. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang memimpin perhitungan suara saat ini juga pro-IKN. Hal ini menunjukkan bahwa proyek IKN memiliki dukungan politik yang kuat dan kemungkinan besar akan dilanjutkan.

2. Rekomendasi BRIN untuk Pembangunan IKN yang Berkelanjutan

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan beberapa rekomendasi untuk memastikan pembangunan IKN berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Rekomendasi tersebut meliputi:

• Melibatkan masyarakat adat, pemerintah harus mengakui keberadaan masyarakat adat di wilayah IKN dan menjamin hak-hak mereka sehingga keberlangsungan pembangunannya bisa lebih lancar
• Membangun secara demokratis, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melibatkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat sekitar yang berada di wilayah calon ibu kota baru Indonesia tersebut
• Menjaga lingkungan, pembangunan IKN tidak boleh memperparah kerusakan lingkungan di wilayah tersebut agar fungsi adanya Ibu Kota Nusantara tersebut sesuai dengan semangat pembangunan tanpa merusak alam

3. Skenario Jika IKN Ditunda atau Dibatalkan

BRIN juga mempertimbangkan skenario jika IKN ditunda atau dibatalkan. Jika hal ini terjadi, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah, seperti:

• Membuat Perppu, pemerintah perlu membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) karena IKN sudah dibangun berdasarkan undang-undang
• Pertanggungjawaban anggaran, pemerintah harus bertanggung jawab atas anggaran yang sudah digunakan untuk pembangunan IKN
• Memulihkan dampak, pemerintah harus memulihkan dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat dan lingkungan

4. Manfaat IKN bagi Indonesia

Pemerintah meyakini bahwa IKN akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia, antara lain IKN diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

IKN juga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan di mana akan membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Menciptakan lapangan kerja juga jadi manfaatkan dari pembangunan IKN yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

5. Tantangan dan Risiko Pembangunan IKN

Meskipun memiliki banyak manfaat, pembangunan IKN juga memiliki beberapa tantangan dan risiko, antara lain:

• Biaya pembangunan yang tinggi, pembangunan IKN membutuhkan biaya yang sangat besar
• Dampak lingkungan, pembangunan IKN dapat berdampak pada lingkungan di wilayah tersebut
• Konflik sosial, pembangunan IKN dapat menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat adat di wilayah tersebut

Masa depan IKN masih belum pasti, namun proyek ini memiliki potensi besar untuk membawa manfaat bagi Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk dampak lingkungan dan sosial.